Rabu, 14 November 2012

Urgensitas Dokumen Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) dalam Usaha Perkebunan

Sebelumnya perlu dimengerti terlebih dahulu pengertian dari Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) ini. Sememangnya UU. NO.18 Tahun 2004 tentang Izin Perkebunan beserta Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tidak secara detil memberikan pengertian mengenai Apa yang dimaksud dengan Izin Pembukaan Lahan ini. Akan tetapi beberapa Perda yang mengatur tentang Perizinan Perkebunan  memberikan pengertian yang jelas tentang hal ini sebagai contoh diambil Perda No.35 Tahun 2000 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai, dalam Perda Tersebut tertulis pengertian Izin Pembukaan Lahan (LC)  yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau Badan Hukum pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.

Sehingga disini diketahui bahwa izin Pembukaaan Lahan ini pada dasarnya hanya dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menaungi lokasi objek yang dalam hal ini adalah Bupati Daerah yang bersangkutan melalui  pembentukan peraturan untuk mengaturnya. Adapun klaim ini diperkuat oleh ketentuan yang memperkuat pernyataan tersebut.  Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, Dalam Pasal 2 ayat (1) tertulis “ Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota”. selanjutnya dalam Ayat (2) huruf h ditulis bahwa kewenangan yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pemberian ijin membuka tanah, yang dalam hal ini Izin Pembukaan Lahan (LC).

Singkatnya adalah yang berwenang memberikan Izin Pembukaan Lahan tersebut adalah Bupati selaku Pemerintah Kabupaten yang mana kewenangannya telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan tersebut dapat dituangkan dalam suatu ketentuan tertulis yang dalam hal ini adalah berupa Keputusan Bupati ataupun kebijakan tidak tertulis (kebiasaan) yang dijadikan aturan yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten bersangkutan.

Adapun selanjutnya setelah penjelasan di atas baru dapat diketahui mengenai apakah wajib ijin pembukaan lahan(LC) ini diterbitkan atau tidak. Pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan itu maka diperlukan Dasar Hukum/ketentuan-ketentuan yang mendukungnya. di beberapa PERDA sebenarnya diatur secara spesifik mengenai ini, sebagai contoh PERDA No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Daerah Kutai dalam Pasal 17,18 dan 19 ditentukan mengenai kewajiban penerbitan izin pembukaan lahan serta tata cara penerbitannya dan sanksi apabila dilanggar.

Pada umumnya dalam praktek yang dilakukan di daerah tersebut, Setelah mendapatkan izin lokasi , suatu Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan ( IUP ). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan juga harus mengajukan Izin pembukaan lahan ( LC ) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN. sehingga dengan kata lain dokumen Izin pembukaan Lahan (LC) adalah wajib dimiliki oleh suatu pelaku usaha perkebunan jika tidak maka proses pengolahan perkebunan yang ia miliki tidak dapat beroperasi.

Namun di beberapa daerah seperti di daerah Sumatera, Sulawesi ataupun Papua sangat sulit untuk mendapatkan PERDA di Internet yang menjelaskan urgensitas Kepemilikan dokumen Land Clearing ini beserta tata cara penerbitannya. Untuk itu perlu dihubungi  ke masing-masing daerah perihal penerbitan Land Clearing ini baik itu di Dinas Perkebunan setempat, Kantor Layanan Perizinan Terpadu Setempat,  Dinas Kehutanan Setempat ataupun Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat dimana Izin Usaha Perkebunan tersebut terdaftar. Meskipun begitu berdasarkan pengalaman penulis, kebanyakan perwakilan Dinas instansi-instansi pemerintah yang disebutkan tidak bersedia menjelaskannya secara detail via telepon, oleh karena itu disarankan bagi yang menemukan masalah yang serupa agar dapat langsung datang ke tempat instansi tersebut untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Penerbitan dokumen Land Clearing ini.

Tidak ada komentar:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails